Tirani di sistem KM?

Tirani merupakan suatu model pemerintahan dimana penguasa memegang kedaulatan atas negara yang ia perintah, sehingga hak-hak milik rakyat cenderung terabaikan. Totaliterisme, kediktatoran, penindasan, despotisme dan dominasi merupakan pertanda suatu tirani telah berkuasa.

Pertanyaannya, benarkah dalam sistem kelembagaan mahasiswa di Undip telah terjadi praktek model pemerintahan yang Tirani? Sebelumnya, satu hal yang perlu diluruskan, sistem kelembagaan mahasiswa yang dimaksud disini ialah sistem keluarga mahasiswa (KM) yang telah bertahun – tahun dipraktekkan oleh lembaga badan eksekutif mahasiswa (BEM) di Universitas Diponegoro.

Sistem Keluarga Mahasiswa atau yang popular dengan sebutan KM merupakan suatu sistem kekeluargaan yang bertujuan untuk menyatukan visi dan misi antara BEM Universitas dengan BEM Fakultas yang bersinergi dengan HM –Himpunan Mahasiswa– di Jurusan. Jadi, diharapkan dalam arah pergerakan dan aktivitas keorganisasiannya memiliki satu langkah dan satu komando untuk mencapai visi bersama.

Di Undip, Seorang Presiden dan Wakil Presiden BEM KM dipilih melalui pemilu raya –pemira– yang diselenggarakan di tiap bulan Desember. Sedang anggota Senat mahasiswa dipilih melalui perwakilan partai mahasiswa yang mendapatkan suara saat pemira. Setelah anggota senat terpilih, mereka lantas menetapkan PPO –Pedoman Pokok Organisasi– dan GBHK –Garis - Garis Besar Haluan Kerja– untuk dijadikan pedoman kerja Badan Eksekutif Mahasiswa satu tahun periode.

Sama seperti yang dianut oleh pemerintah, sistem demokrasi di Undip juga sejalan dengan konsep demokrasi di negara kita. Dimana setelah Presiden dan Wakil Presiden dilantik, segera dibentuk kabinet yang terdiri dari pentolan Fakultas maupun partai mahasiswa yang telah memberi dukungan pada saat awal pencalonan.

Seperti DPR, anggota Senat mahasiswa juga di isi oleh pentolan partai yang mendapat suara saat pemira. Tak berbeda dengan yang terjadi di beberapa negara demokrasi, di Undip, parlemen –Senat– juga di dominasi oleh senator dari partai yang mendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Laiknya fraksi Demokrat yang menguasai parlemen dan memimpin fraksi koalisi di Senayan.

Saat ini, konsep kebijakan otonomi daerah juga dipakai di masing – masing BEM Fakultas. Suatu kebijakan yang mungkin dapat mematahkan apa yang disebut praktek totaliterisme dan despotisme. Dimana dalam sistem ini masing – masing Fakultas diberikan kebebasan mengelola Fakultas secara mandiri. Garis hubungan yang dibuat antara BEM Universitas dan Fakultas bukanlah garis pertanggung jawaban, melainkan hanya garis koordinasi.

Dalam sistem KM, praktek kediktatoran tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Karena keputusan tertinggi bukanlah di tangan Presiden BEM KM, akan tetapi kekuasaan tertinggi berada di tangan Musyawarah Keluarga Mahasiswa. Yang mana, dalam musyawarah tersebut wajib dihadiri oleh BEM, Senat, UKM dan UPK/UKK. Jadi, yang membuat keputusan tertinggi dalam tata lembaga ialah musyawarah bersama, bukan keputusan kepala pemerintahan.

Pertanda Tirani selanjutnya ialah adanya suatu penindasan. Perlu kita ketahui, ketika roda pemerintahan demokrasi berjalan, sangat rentan adanya gesekan antara kepentingan koalisi dan oposisi. Apalagi yang berbeda paham seperti islamis dan liberalis yang terjadi di mesir beberapa waktu ini. Ketika koalisi sangat dominan, apalagi jika mereka dekat dengan pihak birokrasi, maka kepentingan pihak oposisi jadi terabaikan.

Akan tetapi, dalam praktek demokrasi praktis di Universitas yang berlambang pangeran Diponegoro ini masih terlalu samar untuk mengetahui seberapa besar dan seperti apa wujud kepentingan dari pihak oposisi tersebut. Yang jelas, kepentingan baik koalisi maupu oposisi tak akan jauh dari kata kekuasaan.

Dengan kekuasaan, mereka dapat memainkan peran yang lebih besar. Mulai dari eksistensi bendera partai mahasiswa yang merupakan manifestasi dari karakter gerakan ekstra kampus yang disisipkan melalui berbagai kegiatannya. Beberapa waktu lalu, bahkan pihak berkuasa mampu mendatangkan HP, seorang tokoh yang ikut bersaing dalam pemilihan gubernur jawa tengah saat itu. Dan kebetulan, ia juga disokong oleh partai politik yang memiliki kesamaan karakter dengan partai mahasiswa yang menyokong Presiden dan Wakil Presiden BEM terpilih.

Selayaknya kritik terhadap presiden SBY yang sibuk dengan Demokrat, seharusnya seorang Presiden BEM juga harus “melepaskan baju” dan mengabdi sepenuhnya kepada mahasiswa. Akan tetapi, sekarang, hal tersebut seolah menjadi lumrah di dalam sistem demokrasi yang sedang mengalami kemunduran, seperti yang dicontohkan pemerintah di negeri ini.

Selama setengah periode kepengurusan BEM KM tahun 2013 ini, hanya penyalahgunaan kekuasaan yang sudah sangat jelas terlihat. Dan sejauh ini belum terlihat suatu bentuk penindasan berupa sikap diskriminasi melalui suatu kebijakan terhadap BEM Fakultas yang didominasi oleh oposisi.

Justru yang terjadi adalah hal sebaliknya, perwakilan HM dari fakultas orange yang ditengarai sebagai oposisi bersedia bersinergis untuk kegiatan pelantikan lembaga dan pengawalan isu Uang Kuliah Tunggal –UKT– beberapa waktu lalu. Sehingga, nyaris seluruh Fakultas yang mulanya terpetakkan oleh bendera partai kini bersedia bekerja sama dengan pihak berkuasa.

Terakhir, pertanda dari Tirani ialah unsur dominasi. Banyak aspek yang dapat didominasi, namun, akan menarik jika dominasi tersebut dilakukan terhadap aspek keuangan atau anggaran. Besaran anggaran tiap satu periode kepengurusan sebenarnya sudah ditentukan oleh Rektorat, baik untuk BEM, Senat, UKM, maupun UPK/UKK. Jadi, tidaklah bisa memainkan nominal secara sembarangan disini. Terlebih, belakangan terungkap bahwa besaran anggaran yang diberikan oleh Rektorat tak sanggup menutup jumlah pengeluaran diberbagai kegiatan BEM KM selama setengah periode ini.

Satu hal yang menjadi sorotan ialah perihal beasiswa, karena semua beasiswa baik informasi maupun proses pendaftaran administrasi yang mengurus adalah pihak kementrian kesejahteraan mahasiswa –KESMA–, jadi banyak kabar burung yang mengatakan ada penyalahgunaan kewenangan disini. Baik berupa pembatasan informasi, maupun mengutamakan beberapa pihak tertentu saat proses pendaftaran beasiswa.

Beberapa hal diatas saya uraikan setelah mendengarkan pendapat dari Pembantu Dekan III FPP dan FISIP, Pak Basul dan Pak Wahyu, saat menghadiri acara workshop kelembagaan di Hotel Le Beringin kota Salatiga, pertengahan Februari lalu. Mereka berdua kompak menyuarakan “pembaruan” di dalam sistem tata lembaga di Undip yang dinilainya telah mempraktekkan model Tirani. Terlebih, dari tahun ke tahun, BEM tetap mengadopsi sistem KM, yang mereka anggap sebagai jelmaan KAMMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, yang tumbuh seiringan dengan munculnya gerakan tarbiyah yang dimotori petinggi Partai Keadilan –sekarang PKS– yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir.

Terakhir dari saya, dengan 5.245 kicauan, 29 following dan 4.276 followers ( sampai 31/7 2013) saya rasa cukup banyak informasi yang dibagi oleh KESMA. Bandingkan dengan kementerian lain, misalkan kementerian pengabdian masyarakat yang baru berkicau sebanyak 1.606, dengan 151 following dan 450 followers dalam kurun waktu yang sama. Dari media sosialnya pun sudah terlihat bahwa pihak KESMA selalu mengupdate berita mengenai beasiswa, tanpa ada maksud untuk menutupi. Mampir juga ke situs resmi mereka di http://kesmabemkmundip.wordpress.com/, berita lengkap tentang beasiswa ada disitu, nggak percaya? coba aja tanya pada 206.523 page viewer nya.

Kabar terkini konsep baru ketatalembagaan kita sudah dalam proses perampungan draft, menurut hemat saya, konsep ini belum akan ditetapkan pada kepengurusan tahun depan. Tetapi semua itu bisa berubah tergantung seberapa besar lobi kedua tokoh yang saya sebut di atas terhadap PD III fakultas lainnya beserta Pembantu Rektor III yang memiliki kedudukan tertinggi di bidang kemahasiswaan. Motif apa dibalik isu perubahan sistem ketata lembagaan yang masih sehat ini?