Keurgensian Sebuah Sistem KM

(bukan tulisan saya, disadur dari buletin Kemendagri BEM KM Undip)

Kampus tak ubahnya miniatur sebuah negara. Di dalamnya berisi warga yang merupakan insan intelektual yang senantiasa berinteraksi dengan ilmu dan kenyataan di masyarakat. Melihat kondisi mahasiswa Universitas Diponegoro yang memiliki corak yang beragam, sudah sepantasnya dalam sebuah kampus memberikan model bagaimana mengatur sebuah negara sebagai bentuk implementasi keintelektualitasannya.

Keinginan untuk membentuk sistem ketatanegaraan yang jelas dan memiliki kedaulatan adalah sebuah impian. Dan apa yang akan terjadi pada negara ini ke depan, bisa dilihat pada kondisi realita kehidupan mahasiswa. Hal ini akan menjadi parameter bagaimana seorang mahasiswa mampu atau tidak menerapkan ilmunya ke dalam realita masyarakat. Serta akan memantapkan langkah-langkah pressure group terhadap pemerintahan yang mengingkari kearifan lokal dan kepentingan rakyat.

Sistem Keluarga Mahasiswa (KM Undip) yang telah ada dan tercantum di dalam Pedoman Pokok Organisasi (PPO) KM Undip belum memiliki tata peraturan selayaknya sebuah Negara. Kedaulatannya pun belum didapatkan, karena cara pelaksanaannya pun tidak dilakukan dengan pembahasan secara bersama. Untuk itulah diperlukan suatu forum sebagai tempat pengambilan keputusan tertinggi yang disebut dengan musyawarah keluarga mahasiswa yang lebih akrab disebut MKM.